Kondisi Bendungan di Kabupaten Bima Dibahas

SELASA (10/3), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Rapat Koordinasi pembahasan bendungan dan irigasi di Kabupaten Bima di aula kantor Bupati Bima. Beberapa SKPD terkait yang dihadirkan pada rapat koordinasi tersebut yaitu Asisten I Setda bidang Pemerintahan dan Kesra  Drs. H. Abdul Wahab, Asisten III Setda bidang Administrasi Umum  H. Makruf, SE, Kepala Dinas PU, Kepala Disnakertrans Kabupaten/Kota Bima dan warga Kabupaten Bima.

Kepala Bagian Humas dan Protokol, M. Chandra Kusuma mengatakan, kunjungan kerja DPD RI ini dipimpin Wakil Ketuanya Prof. DR. Farouk Muhammad hadir bersama 11 orang dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta 5 orang dari DPD Provinsi. “Kedatangan Prof Farouk di Kabupaten/Kota Bima untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait masalah bendungan dan jaringan irigasi di kedua wilayah. Mereka mengaku rakor dengan Pemerintah daerah ini untuk mendukung visi Presiden RI Jokowi dalam mewujudkan kedaulatan pangan bagi Indonesia,” kata Candra.

Pada kesempatan itu, dalam sesi  dialog, Prof. Farouk mendata bendungan dan jaringan irigasi yang ada di Kab/Kota Bima. sebanyak 18 jaringan irigasi di kab/kota Bima berhasil didata. Dari sekian banyak jaringan irigasi dan bendungan ini akan dibahas di pusat untuk memilih yang akan diprioritaskan, yang akan menjadi tanggung jawab pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Ir.Nggempo dalam pemaparannya mengatakan, tercatat dari total seluruh irigasi yang ada di Kabupaten Bima sebagian besar tidak berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan banyaknya bendungan yang telah rusak maupun sumber airnya mengering. 

Mengingat begitu pentingnya irigasi, Bapak Presiden Jokowi menyampaikan  pentingnya irigasi dalam visi kepemimpinannya untuk mewujudkan kedaulatan pangan  bagi Indonesia maka kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan pengairan harus diikuti dengan perluasan jaringan irigasi.

“Untuk mendukung penyediaan air di Kabupaten Bima, pelestarian lingkungan menjadi salah satu program prioritas, terutama pada kawasan daerah aliran sungai (DAS). Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa di daerah ini, juga terdapat ribuan hektar lahan kritis serta banyaknya kerusakan hutan yang dapat mengancam kerusakan penyediaan air yang memadai untuk kebutuhan irigasi,” terang Nggempo. (smd)