 |
| Para peserta Forum SKPD se Kabupaten Bima yang digelar di Aula Bupati Bima, Senin (2/3/15). |
PADA tahun anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten
Bima menerapkan pola baru penjaringan aspirasi masyarakat (jaring Asmara) yang
sebelumnya melalui hanya Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten
Bima, kini dilaksanakan pra-forum SKPD yang secara khusus menghadirkan 18 camat
dengan membawa Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) masing –
masing. Tema yang diangkat dalam dialog tersebut yakni ”Meningkatkan Daya Saing Daerah Guna Mendorong Kemandirian Ekonomi,
Peningkatan Investasi dan Pengurangan Kemiskinan”.
 |
| Bupati Bima memberikan arahan kepada peserta Forum SKPD. |
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati, Senin,
(2/3/15) dibuka secara resmi oleh Bupati Bima Drs. H. Syafrudin H.M.Nur, M.Pd. yang
didampingi Sekda Kabupaten Bima, Drs. H.M.Taufik, HAK, MSi, Asisten II Bidang
Perekonomian dan Pembangunan Drs. Muzakkir, M.Sc, Kepala Bappeda Ir. Indra Jaya
dan Ketua PPID Kabupaten Bima Zunaidin, S.Sos, MM .
Bupati dalam arahannya menyatakan, pembangunan daerah
diarahkan pada berbagai kebijakan pembangunan yang bersifat mendasar sesuai
tuntutan kebutuhan daerah dan masyarakat. Nah, melalui Forum SKPD ini diharapkan
dapat menyusun dokumen kerja secara lengkap, aktual, teratur dan terarah yang
sesuai fakta.
Kata dia, untuk memantapkan persiapan penyusunan
program,
meskipun sebelumnya telah diadakan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kewilayahan, Pemkab kembali mengadakan Forum
SKPD guna menentukan langkah selanjutnya.
“Saya harap para pejabat pembuat program dapat memilih
dan memilah, serta mengajukan usulan-usulan prioritas yang diurutkan sesuai tingkat
urgensinya. Di forum ini, SKPD juga dituntut melakukan inventarisasi program
dan perencanaan kegiatan yang akan dibuat SKPD tahun 2016 mendatang," kata
Bupati.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten
Bima Drs. H.M. Taufik, HAK, M.Si memaparkan, aspek perencanaan berdampak pada
persoalan pelayanan informasi. Dengan demikian, nantinya Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing kecamatan akan berperan
penting melayani informasi publik secara transparan.
“Dukungan regulasi, dan fasilitasi oleh AIPD yang
ditujukan agar usulan kecamatan menjadi prioritas telah ada sehingga nantinya
pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan dan desa akan benar-benar transparan dan
tidak menimbulkan konflik," ungkapnya.
Secara khusus, Sekda menekankan peran penting camat
dalam aspek perencanaan. Kata dia, Forum
SKPD ditujukan untuk mengintegrasikan aspirasi lintas sektor dengan mengacu
pada indikator yang ada dalam RPJMD. Dengan demikian, camat harus memahami
dengan baik kondisi di lapangan dan mengetahui skala prioritas pembangunan di
masing-masing wilayah. “Selanjutnya progran prioritas ini disampaikan
kepada para kepala desa untuk selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan
di desa," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bima Ir. Indra
Jaya mengatakan, Musrenbang tingkat Kecamatan telah selesai dilaksanakan pada
18 kecamatan yang ada. Beberapa catatan yang menjadi bahan evaluasi, antara
lain tidak adanya kehadiran anggota DPRD Kabupaten Bima pada penjaringan aspirasi
di tingkat kecamatan tersebut.
Demikian halnya utusan SKPD, tidak semuanya hadir pada
Musrenbang, padahal seharusnya SKPD hadir untuk mengawal aspirasi itu dan yang selanjutnya
dibawa ke Forum SKPD. “Dengan demikian, saaat forum SKPD dilaksanakan tidak ada
lagi pertanyaan tentang materi usulan yang disampaikan,” ungkapnya.
Indra menambahkan, pra Forum SKPD yang melibatkan para
camat ini penting guna memperbaiki pelaksanaan perancanaan tahun sebelumnya. Forum
SKPD para camat ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi. Apalagi memasuki
tahun 2016 kewenangan camat makin luas dan hal ini akan berpengaruh pada aspek
perencanaan. (smd)
