 |
| Muhammadiyah, S.Kep |
KETUA PPNI Kabupaten Bima, Muhammadiyah, S.Kep mengatakan, terdapat
kesenjangan yang begitu tajam antara perawat dengan profesi lain, untuk itu
Bupati Bima sangat diharapkan untuk memprioritaskan insentif bagi tenaga
perawat yang ada di puskesmas dan rumah sakit.
“Kami juga sangat mengharapkan agar rancangan Perbup untuk BPJS
(dana kapitasi) mohon ditinjau kembali karena kami menilai bahwa penempatan
anggaran itu akan menimbulkan konflik diantara sesama tenaga kesehatan,” ungkap
Muhammadiyah dalam pengantarnya pada peringatan HUT Persatuan
Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke-40 tingkat Kabupaten Bima dengan tema Peningkatkan
Kemandirian Perawat dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan, Selasa (1/4) di Gedung
Sakinah Kecamatan Bolo.
Dikatakannya, pembangunan kesehatan merupakan upaya yang
berlangsung terus-menerus dan progresif yang dilaksanakan oleh semua komponen
bangsa. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya.
Menurutnya, salah satu bentuk nyata partisipasi aktif organisasi
PPNI dalam pembangunan kesehatan adalah melalui penyelenggaraan kegiatan bakti
sosial yang merupakan wujud pengabdian organisasi terhadap masyarakat dalam
rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal khususnya bagi masyarakat
Kabupaten Bima.
Pihaknya berharap perayaan HUT PPNI dapat menjadi wahana
silaturahim, introspeksi dan tukar-menukar informasi tentang kebijakan, peran,
terobosan-terobosan inovatif para perawat, akademisi, praktisi dan pemerhati
perawat serta dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi peningkatan SDM
perawat untuk menjalin silaturahmi dan kekompakan diantara seluruh jajaran
perawat dan profesi kesehatan lain yang ada di seluruh Kabupaten Bima.
Kabag Humas dan Protokol Setda Bima, Drs Aris Gunawan mengaku, turut
hadir pada acara tersebut Bupati Bima Drs. H. Syafrudin H.M.
Nur., M.Pd, Ketua TP PKK Kabupaten Bima Hj. Rustina H. Syafrudin, Kepala
BKD Kabupaten Bima M. Antonius, S. STP, para pejabat eselon III, Ketua dan
pengurus Organisasi Profesi IDI dan IBI serta para tenaga kesehatan
se-Kabupaten Bima.
Bupati Bima Drs. H. Syafrudin H.M. Nur., M.Pd dalam
arahannya mengatakan, dikarenakan jumlah perawat di Kabupaten Bima sangat
banyak, sehingga insentif untuk para perawat membutuhkan dana yang tidak
sedikit.
Namun Bupati juga berjanji akan memperjuangkan hal ini di tingkat
pusat. Terkait dengan dukungan dana, Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun
terus memberikan dukungan dana, sehingga harus dipertanggungjawabkan oleh
organisasi provesi, karena ini merupakan amanah membangun dunia kesehatan di
daerah ini.
Selain itu, terkait penyelenggaraan Pemilu, Bupati Bima kembali
menegaskan pentingnya netralitas PNS dalam Pemilihan Umum bulan April
mendatang, "saya ingatkan agar aparatur Pemkab Bima tidak memasuki rumah
politik karena akan berdampak hukum bagi PNS bersangkutan," katanya.
Bupati mengharapkan peran aktif aparatur pemerintah dalam
mensukseskan agenda nasional tersebut. Pemilu 9 April nanti, PNS dihimbau untuk
mengkomunikasikan kepada semua warga negara yang mempunyai hak pilih baik di
tingkat kecamatan maupun desa agar memberikan hak pilihnya pada pesta demokrasi
tersebut. “Kita juga berdoa semoga pemilu legislatif tahun ini berjalan baik,
aman dan lancer," tandas H. Syafru. (smd)
