Ilustrasi grafik balita kurang gizi. (rustamaji.net) |
Data
hasil riset dasar
nasional Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, angka balita
penderita Gizi Kurang (GK) dan Gizi Buruk (GB) secara nasional tahun 2013 di wilayah
Kabupaten Bima menurun.Demikian
diungkapkan Kasi Gizi Dikes Kabupaten Bima, Tita Masitha, M.Si., saat
rapat koordinasi antara Komisi IV DPRD dan Dikes Kabupaten Bima di kantor Dewan, Kamis (30/1).
Tita Masitha, M.Si |
Di
hadapan anggota Komisi IV, Tita menjelaskan, penurunan angka tersebut dikarenakan
intervensi yang dilakukan Dinas Kesehatan
(Dikes) cukup maksimal dan dorongan penganggaran dari DPRD Kabupaten Bima.
Kata
dia, tren penurunan untuk balita GB dari tahun 2007 sebesar 15,7 persen, tahun
2013 menjadi 9,5 persen atau 6,2 persen tren penurunannya, begitupun untuk
balita GK dari tahun sebelumnya 11,0 persen menjadi 7,1 persen atau turun sebanyak
3,9 persen. “Untuk balita sangat pendek turun dari 27,5 persen menjadi hanya
15,9 persen penurunannya 11,6 persen, juga untuk balita gemuk dari 10,2 persen
menjadi hanya 4,3 persen atau turun 5,9 persen,” terang Tita.
Wakil
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Hj. Mulyati usai kegiatan tersebut
mengatakan, hasil rapat koordinasi dengan Dikes, disampaikan dari hasil riset Kemenkes
RI, jumlah Balita GB dan GK di Kabupaten Bima menurun, ini dibuktikan dengan
data hasil riset mereka di tahun 2013 lalu. “Riset ini murni dilakukan
Kemenkes tanpa intervensi dari Dikes Kabupaten Bima,” akunya.
Hj Mulyati, SE, MM |
Kata
dia, penurunan angka ini berkat komitmen Pemkab Bima dan Legislatif yang
menganggarkan dana penanganan balita GK dan GB, seperti dana DAU Rp. 1 milyar melalui
kegiatan kelas gizi. Dari dana tersebut dibuka 231 kelas gizi (per kelas gizi 18
anak), sehingga total yang telah ditangani di tahun 2012 sebanyak 4176 balita
GK.
Pada
tahun 2012 ada dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kemenkes RI untuk kelas
gizi sejumlah 2091 GK, tahun 2013 Pemkab Bima mengalokasikan dana Rp 1,2 milyar
lagi ditambah dana BPK Puskesmas Rp 1 milyar, sehingga totalnya Rp 2,2 milyar
untuk menuntaskan GK dan GB di Kabupaten Bima.
Sedangkan
tahun ini, dialokasikan anggaran Rp 1,5 milyar. Dengan dukungan anggaran ini, diharapkan
penanganan balita GK dan GB dapat dituntaskan. “Apalagi kita sudah bentuk Pokja
di lima Satuan Kerja (Satker) khusus urus GB dan GK. Tujuannya agar masalah GB
dan GK tuntas,” tegasnya. (smd)