MASALAH ketidaktepatan data kependudukan yang muncul akibat sistem pendataan yang keliru mendorong ACCESS Australia mengembangkan inovasi baru untuk mengurangi bias data yang dihasilkan. Sosialisasi inovasi Sistem Informasi Desa (SID) ini dihadiri 70 peserta yang terdiri dari Kepala SKPD, Camat Donggo, Parado dan Soromandi, Kader Penggerak Pembangunan Masyarakat Desa (KPPMD), hadir juga 6 orang Kades di wilayah kerja ACCESS, LSM Mitra dan media cetak.
Wakil Bupati Bima Drs. H.Syafrudin H. M. Nur dalam amanatnya menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan ACCESS di Kabupaten Bima. Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dan fasilitasi ACCESS dalam mewujudkan visi bersama membangun tata kepemerintahan lokal yang demokratis melalui beragam program. “Sistem administrasi desa yang dipromosikan merupakan satu inovasi yang sangat berarti dalam percepatan pelayanan administrasi pemerintah desa”, kata H. Syafrudin.
Wabup berharap, intervensi program ACCESS atas dukungan LP2DER khususnya pada 19 desa melalui penguatan kapasitas Kader Penggerak Pembangunan Masyarakat Desa (KPPMD) dalam mendorong pembangunan yang demokratis.
"Dukungan selama dua tahun lebih ini akan dapat menjadi dukungan nyata dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Bima yang maju, mandiri dan bermartabat,” kata Wabup.
Ir. Darwis dari LP2DER dalam presentasinya menjelaskan, saat ini data klasifikasi kemiskinan dan kesejahteaan sosial yang dihubungkan dengan elektronik.
Secara khusus, SID yang tengah dikembangkan pada 45 mencakup 15 indikator tingkat kesejahteraan melingkupi pendataan klarifikasi sosial. Data ini juga telah terhubung dengan peta elektronik yang menyimpan secara rinci data kependudukan yang dapat didayagunakan dalam penyelenggaraan Sistem Administrasi Pemerintah Desa.
“Matriks menjadi dasar penentuan klarifikasi kesejahteraan. Contohnya di desa Kuta Kecamatan Parado memiliki 15 faktor pembeda klarifikasi kesejahteraan masyarakat. Disepakati 4 kelas, kaya, sedang, miskin, sangat miskin,” urai Darwis.
Setelah dilakukan pemaparan, dilanjutkan dengan diskusi yang berlangsung dinamis dan menghasilkan beberapa rencana tindak lanjut. Kata dia, diperlukan peningkatan kerjasama antara LP2DER, BPD pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam melakukan pendataan, mendorong pemda / SKPD terkait melakukan replikasi SAID di semua desa melalui mekanisme pembiayaan APBDes. Termasuk melakukan advokasi ke BPS terkait pemutakhiran (updating) data agar tidak menimbulkan permasalahan dalam menggunaan data BPD dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Forum berupaya memberikan keyakinan kepada pemerintah tentang perlunya pemanfaatan data tersebut dalam beragam intervensi program. Juga mengusulkan kepada pemda untuk membiayai lanjutan sisa desa (146) di Kabupaten Bima," urai Darwis. (smd)
