![]() |
Drs. Aris Gunawan |
Kata Aris, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Bima mencatat prestasi membanggakan berdasarkan hasil evaluasi atas
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penghargaan tersebut langsung
diserahkan Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar kepada Wakil Bupati Bima Drs.
H.Syafrudin H.M.Nur.M.Pd pada tanggal 29 Januari 2014 di Balai Kartini Jakarta.
Menurutnya, keberhasilan ini diraih
setelah Kementerian PAN dan RB melakukan penilaian lima komponen
yang mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,
evaluasi kinerja dan capaian kinerja yang masing-masing komponen memiliki
bobot berbeda. “Jika hasil evaluasi kinerja Pemkab Bima pada tahun 2012 mendapat
nilai 46,61 atau berada pada predikat penilaian C, maka pada evaluasi
kinerja tahun 2013 meningkat menjadi 50,17 dengan predikat CC,” terangnya.
Lanjutnya, evaluasi ini ditujukan
untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan
Pemkab Bima dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi
kepada hasil (result oriented government). Nilai tersebut merupakan akumulasi
penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja Pemkab Bima. Untuk
meningkatkan kualitas hasil evaluasi, ke depan Bupati dan jajaran Pemkab Bima
perlu melakukan perbaikan beberapa aspek.
“Dari aspek perencanaan kinerja,
RPJMD Pemkab Bima agar dilengkapi dengan indikator tujuan dan target
jangka menengah. Disamping itu, Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disusun
hendaknya menggambarkan keselarasan antara sasaran yang hendak dicapai dan program
kegiatan yang akan dilaksanakan,” urai Aris mengutip pernyataan Menpan.
Terkait aspek pengukuran kinerja, indikator
Kinerja Utama (IKU) agar dimanfaatkan guna menilai kinerja dan pengukuran
kinerja hendaknya dipergunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara
berkala.
Aspek lainnya yang perlu
ditingkatkan yaitu pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, capaian kinerja dan
kapasitas SDM. Pada aspek ini, peningkatan kapasitas SDM dalam bidang
akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Pemkab Bima untuk
mempercepat terwujudnya penerintahan yang berkinerja dan akuntabel perlu
dilakukan. (smd)