 |
| Semiloka PPID Kabupaten Bima |
Usai pengukuhan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Kabupaten Bima oleh Wakil Bupati Bima Drs H.Syafruddin, M.Pd pada Selasa (27/8) di aula Kantor Bupati Bima, panitia menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) tentang PPID dan Keterbukaan Informasi Publik. Namun acara tersebut tak banyak peminatnya, sehingga kursi-kursi yang disediakan panitia tidak bertuan, sebab usai pelantikan para undangan langsung meninggalkan lokasi kegiatan.
Pantauan media ini, sejak dimulai seminarnya sekitar pukul 11 siang hingga bubaran pukul 12.30 wita, nampak kursi peserta dalam keadaan kosong, pesertanya pun bisa dihitung dengan jari. Padahal materi yang tertuang dalam Semiloka tersebut sangat penting bagi perjalanan Undang-undang nomor 14 tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Narasumber yang hadir, yakni Kepala Sekretariat PPID Provinsi NTB, Asep Supriatna, Ketua Komisi Informasi NTB Agus Marta Haryadi, SE, dan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Bima.
Ketua KI NTB, Agus Marta Haryadi dalam penyampaian materinya sempat menyoroti kondisi peserta semiloka terutama pejabat pengelola yang seharusnya mengikuti Semiloka agar dapat memahami tugas dan pokok dan funggsi PPID. “Padahal kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pengelola, terutama bagimana memproses sengketa informasi,” katanya.
Direktur LP2DER, Ir Bambang Yusuf mengungkapkan kekecewaannya pada pejabat yang memilih pulang usai pelantikan PPID. Padahal kata dia, substansi terpenting kaitan dengan pengukuhan PPID tersebut adalah bagaimana pengelola memahami tugas dan tanggungjawab PPID ke depan. “Tantangan kedepan cukup berat, karena masyarakat belum dapatkan sosialisasi mengenai hal ini. Bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi kalau masyarakat belum tahu informasinya,” sorot Bambang.
Ia berharap, “jangan sampai pengukuhan PPID dianggap hanya sebagai kegiatan seremoni atau simbolik saja,” pintanya.
Salah seorang peserta dari Jejaring Aktor dan Bank Informasi Masyarakat (Jejak Bima), Ruvida mengaku, banyaknya kursi kosong bukan kesalahan panitia, tapi murni keberpihakan peserta atau undangan saat pengukuhan PPID Kabupaten Bima yang tidak ada.
“Saya kira mereka anggap acara ini tak penting, begitu Bupatinya pulang semua ikutan pulang. Padahal bagi saya acaranya sangat penting untuk kelanjutan tugas PPID kedepan agar masyarakat mengetahui kesiapan para pengeloa sebelum mengakses informasi,” ungkapnya.
Ditanya pada peserta dari salah satu SKPD, ia tak bisa menjelaskan kenapa banyak pejabat yang pulang. “Saya gak tahu mas, saya saja menggantikan atasan saya yang ada kegiatan penting. Tadi saat pengukuhan hadir, begitu selesai langsung saya ganti,” ujarnya sembari meminta tidak mengkorankan namanya. (smd)
