Para jurnalis lima kabupaten / Kota se-NTB dibekali pelatihan penguatan konten pemberitaan tentang tranparansi dan advokasi anggaran di daerah yang diselenggarakan The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) bekerjasama dengan Australia-Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) Jawa Timur.
Kegiatan yang dibuka Ketua Bappeda Provinsi NTB, DR H.Rosyadi dipusatkan di Hotel Lombok Raya - Mataram, Senin-Rabu (19-21 Agustus 2013).
Diklat yang menghadirkan para jurnalis, baik media elektronik maupun media cetak di lima kabupaten / Kota se NTB (Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kabupaten Dompu dan Bima) juga diikuti elemen civil society jaringan Pattiro Cati dan Komunitas Kampung Media.
Perwakilan AIPD NTB, Anjakusuma dalam pengantarnya mengatakan, pelatihan ini merupakan satu dari rangkaian kegiatan kerjasama dua lembaga untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.
Kata dia, acara ini sangat strategis untuk diikuti terutama oleh kalangan jurnalis, LSM, organisasi massa, dan pemerintah daerah sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah.
“Pelatihan ditangani para ahli komunikasi massa dan penganggaran publik. Para pakar dan praktisi tersebut membekali peserta dengan pengetahuan mulai dari prinsip-prinsip pemberitaan soal anggaran daerah, karakter media massa, hingga teknik penulisan jurnalistik media elektronik,” jelasnya.
Melalui pelatihan ini, diharapkan peran media massa/ elektronik dapat membantu mengkritisi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.
Ketua Bappeda NTB, Rosiadi dalam sambutannya mengungkapkan, kemampuan insan media di beberapa kabupaten/kota di NTB masih kurang dalammenaikkan derajat informasi biasa menjadi “layak berita”. Isu-isu seputar penganggaran publik belum mendapatkan pengawalan berkelanjutan. Untuk itu para pegiat jurnalisme di NTB, masih memerlukan pembekalan dan pelatihan guan menulis isu-isu anggaran, serta agar memahami peran yang bisa dimainkan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas di daerah.
“Banyak rekan media yang tidak paham masalah anggaran, ini satu hal kecil yang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka mendorong pelaksanaan kepemerintahan yang baik di daerah,” katanya. (smd)
