PALIBELO-Sedikitnya 30 orang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa untuk Pembebasan (AMP), Kamis (25/04) turun ke jalan. AMP mengelar aksi di depan kampus STKIP Taman Siswa di Desa Padolo Kecamatan Palibelo.
Koordinator lapangan, Muhlis mengatakan bahwa dirinya melihat dari beberapa kebijakan rezim SBY-Budioyono dan kaki tangan kapitalisme internasional telah meliberalisasikan pendidikan dan telah menyerahkan pendidikan ke kapitalisme internasional. “Hal ini bisa kita lihat dengan keluarnya UU PMA, UU Sisdiknas dan UU PT,” tudingnya.
Hal itu. Lanjut mahasiswa semester VII itu, salah satu upaya negara melepas pendidikan ke pihak pemodal. Kini kita pertanyakan, dengan dipenuhinya subsidi 20 porsen fersi SBY-Budioyono apakah telah memenuhi biaya operasional sekolah. “Sekarang walaupun sudah disubsidi, tapi masih ada sekolah sekolah SD hingga SMA yang membebani biaya tinggi kepada orang tua murid,” paparnya. Seraya mengatakan hampir semua sekolah negeri maupun swasta dengan alibi membayar uang pembangunan, baju seragam, dan biaya lainnya yang orang tua anggap sangat berat.
Demikian pula dengan kelulusan ditentukan hasil ujian nasional, walaupun diambil sebesar 60 porsen. Akan tetapi, kata dia, tidak jarang membuat kesalahan dalam proses penentuan kelulusan karena tidak sesuai dengan hasil belajar selama 3 tahun. “Ujian nasional sudah menjadi momok yang menakutkan bagi siswa, untuk itu ujian nasional harus dihapuskan,” minta Muhlis.
Melihat fenomena kondisi obyektif pendidikan di tingkat nasioan dan lokal, maka AMP menuntut, hapus ujian nasional, cabut Undang Undang Perguruan Tinggi dan Undang Undang Sistim Pendidikan Nasional serta wujudkan pendidikan gratis dari TK hingga PT, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan. “itulah tuntutan kami pada aksi kali ini,” pungkas Muhlis.
Aksi massa AMP itu, sempat memacetkan arus transportasi dari dan ke Bima. Kemacetan berlangsung sekitar 1 jam, namun aksi itu berjalan damai tanpa adanya anarkis. (Hary)